Tito Karnavian: Ongkos Politik Jadi Bupati 30 M, Wali Kota dan Gubernur Lebih Tinggi

Nov 19, 2019 7:17 AM

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, meminta publik untuk menyadari bahwa biaya politik untuk maju sebagai kepala daerah melalui sistem Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada secara langsung, memakan biaya yang sangat tinggi. Hal tersebut disampaikan Tito dalam rapat bersama komite I DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (18/11). 

Tito memiliki pandangan politik yang berbeda menyangkut sistem Pilkada serentak. Banyaknya jumlah kepala daerah yang terjaring oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), semata-mata dinilai oleh Tito adalah hal biasa, bukan suatu hal yang hebat, karena korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah disebabkan dari sistem Pilkada serentak itu sendiri.

Ongkos politik memang mahal, potensi korupsi kepala daerah tinggi karena pilkada serentak membutuhkan ongkos yang tinggi. 

Baca Juga: Basuki Tjahja Purnama, Kandidat Kuat Komisaris Utama Pertamina


Tito KarnavianSource: Antara
Tito Karnavian

“Bupati kalau nggak punya 30 M, nggak akan berani. Wali Kota dan Gubernur lebih tinggi lagi. Kalau dia bilang nggak bayar, 0 persen, saya mau ketemu orangnya.” ucap Tito sambil tertawa, dikutip dari Tempo.co.

Tito menambahkan, pengeluaran yang harus dikeluarkan kepala daerah resmi terpilih tidak sebanding dengan penghasilan resmi calon kepala daerah, inilah yang menyebabkan potensi kepala daerah melakukan korupsi.

Sudah bukan rahasia umum, bahkan publik pun sudah menyadari dengan sendirinya kalau banyak orang yang mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan juga anggota DPR, DPRD, dan DPD memerlukan asupan dana yang tebal. Tak jarang kita mendengar asumsi yang mengatakan bahwa banyak pejabat korupsi untuk mengembalikan modal kampanye. 


pemilihan umumSource: PN Pangkalan Balai
Pemilihan Umum

Ketika kesadaran publik sudah semakin besar dan kritis, maka sudah sepatutnya melakukan langkah yang tepat sasaran. Tito Karnavian merupakan mantan Kapolri, tentu saja dia mengetahui secara rinci hal-hal terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT). Jadi, jika Tito bilang menangkap pejabat daerah sangat mudah, nyatanya memang KPK sudah menjaring 120 kepala daerah, sebanyak 49 di antaranya terjaring dalam OTT. 

Juru bicara KPK, Febri Diansyah, tidak menyangkal keterangan Mendagri itu. “Yang terpenting adalah agar biaya proses demokrasi yang tidak murah ini tidak justru menghasilkan korupsi yang akibatnya bisa lebih buruk pada masyarakat,” kata Febri.

Kita memang harus mengacungkan jempol untuk KPK, jika bukan karena OTT, masalah terkait pendanaan dalam konstelasi politik yang diduga berkorelasi dengan praktik korupsi bisa timbul ke permukaan dan menjadi perhatian bersama. Publik tidak lagi menduga-duga praktik korupsi kepala daerahnya, karena KPK secara terbuka menyampaikan hal tersebut kepada masyarakat.

Baca Juga: Rekam Jejak Erick Thohir dari Pengusaha Hingga Menteri

Selanjutnya, bagaimana dengan sistem Pilkada serentak yang diselenggarakan secara langsung ke depan?

 

Tentu hal ini menjadi pertanyaan yang harus terjawab oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Kementerian Dalam Negeri. Pada 2020, Pilkada di sejumlah daerah akan berlangsung dan dikabarkan memakan biaya lebih dari Rp 15 triliun. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri kepada rekan-rekan media. 


Pemilihan Umum SerentakSource: Kompas
Pemilihan Umum Serentak

“Ya, Jadi Rp 15 triliun itu anggaran yang terdaftarkan sampai sejauh ini. Jadi, kalau saya tidak mau berandai-andai ya,” jelas Syaridfuddin.

Sedangkan, pihak KPU sudah menyampaikan bahwa sebanyak 270 daerah telah menyepakati anggaran pemilihan kepala daerah tahun 2020. Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara pemerintah daerah dan KPU setempat. 

Penulis: Dwi Anggraini Puspa Ningrum