Pemerintah Kota Palangka Raya Raih Penghargaan Peduli HAM

Dec 18, 2019 3:00 AM

Pemerintah kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah meraih penghargaan sebagai kota yang dinilai peduli dengan Hak Asasi Manusia (HAM) 2019 oleh Kementerian Hukum dan HAM. Penghargaan secara langsung diberikan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly pada acara peringatan ke-71 tahun Hari Hak Asasi Manusia yang digelar di Gedung Merdeka Bandung, Jawa Barat,  Selasa (10/12).

“Pertimbangan pemberian penghargaan ini sebagai salah satu yang mengemban tugas HAM sesuai amanah konstitusi yang menempatkan perlindungan dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara,” tutur Yasonna pada Selasa (10/12). Sedangkan kategori penerima Kabupaten/Kota dinilai berdasarkan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat dalam hal pelayanan. 

Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin yang juga dikenal sebagai Wali Kota termuda, menerima secara langsung penghargaan tesebut. “Penghargaan ini adalah hasil kolaborasi seluruh pihak terkait di Palangka Raya dalam memenuhi hak asasi manusia terjamin dan terlayani,” ujar Fairid Naparin Selasa (10/12).

Dengan adanya penghargaan tersebut, Fairid berharap dapat memicu semangat, mendorong, dan memotivasi setiap perangkat daerah agar terus dapat meningkatkan pelayanan publik di segala sektor. 

Dasar dan Kriteria Penghargaan Kota Peduli HAM

Pemberian penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM oleh pemerintah diatur melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kriteria kabupaten/Kota Peduli HAM. Pada pasal tiga PermenkumHAM tercantum kriteria daerah Kabupaten/Kota peduli HAM didasarkan pada terpenuhinya hak atas kesehatan, pendidikan, hak perempuan dan anak, hak atas kependudukan, pekerjaan, perumahan yang layak, dan hak atas lingkungan yang berkelanjutan.

KepermenkumHAMKepermenkumHAM No.11 Tahun 2013

Untuk menjadikan wajah kota menjadi ramah HAM, mutlak diperlukan keterlibatan warga kota. Tanpa pelibatan atau peran serta warga, sebaik apa pun peran pemerintah kota yang terpilih, akan berpengaruh pada pengembangan kota dan berisiko terjebak pada pola pembangunan kota sebelum mendapatkan penghargaan tersebut.