Pemerintah Dikejar Deadline Atasi Kawasan Permukiman Kumuh

Dec 17, 2019 6:15 AM


Masalah kawasan permukiman kumuh di Indonesia hingga kini belum juga dapat teratasi. Pengentasan kawasan kumuh menjadi salah satu tantangan sulit yang dihadapi pemerintah seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk Indonesia. Pada tahun 2014, pemerintah menargetkan di tahun 2019 ini tidak ada lagi kawasan kumuh alias nol persen. Nyatanya, mimpi besar itu belum bisa tercapai mengingat di penghujung tahun 2019 masih terdapat sejumlah kawasan permukiman kumuh di Indonesia.

Kini pemerintah benar-benar dikejar deadline untuk mewujudkan mimpi besar menjadikan Indonesia negara yang bebas dari permukiman kumuh pada 2019. Mimpi itu tidak sepenuhnya gagal, dari target 38.000 hektar kawasan kumuh yang harus ditangani, sebagian besar sudah teratasi. Pada 2017, pemerintah berhasil menangani 9.000 hektar kawasan kumuh di Indonesia. Hingga September 2019, seluas 32.000 hektar permukiman kumuh berhasil dientaskan.

Upaya pemerintah dalam mengentaskan kawasan permukiman kumuh dijalankan melalui Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). Program Kotaku merupakan upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia. Selain itu, program tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap “Gerakan 100-0-100,” yakni 100 persen universal air minum, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak.

Direktorat pengembangan kawasan permukiman telah melakukan penanganan kumuh perkotaan sejak 2015. Salah satunya, melalui acara Peresmian dan Penandatanganan Prasasti Kegiatan program Kotaku Tahun 2019. Program tersebut akan menangani permukiman kumuh dengan membangun platform kolaborasi melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan masyarakat. Palangka Raya, Kalimantan Tengah menjadi salah satu kota yang bekerjasama dengan Kementerian PUPR menjalankan program Kotaku. 

Peresmian KotakuPeresmian Kotaku di Palangka Raya 

Sebanyak enam kelurahan di Palangka Raya yaitu Kelurahan Palangka, Menteng, Tumbang Rungan, Tangkiling, Pahandut, dan Pahandut Seberang akan mendapat bantuan hidran umum, MCK, gerobak sampah, air bersih dan sanitasi, serta dreinase. Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin berharap tidak ada lagi warganya yang tinggal di permikiman kumuh.

"Pemerintah Berharap program ini dapat memberikan kehidupan yang layak untuk masyarakat, serta masyarakat pun turut membantu dalam menjaga bantuan dan fasilitas yang telah diberikan", ujar Fairid Naparin dalam acara peresmian penanda tanganan prasasti program Kotaku di Pesantren Darul Ulum, Palangka Raya, Senin (16/12).

Fairid NaparinFairid Naparin Wali Kota palangka Raya

Fairid menambahkan demi terwujudnya pengentasan lingkungan kumuh nol persen tidak cukup hanya dengan program Kotaku saja. Peran serta dari masyarakat dan Pemkot merupakan kunci utama dari terciptanya lingkuhangan bersih dan sehat. 

“Khusus di Palangka Raya pemkot telah berhasil mengurangi kekumuhan 89,52 persen dari luas kumuh 105,2 Ha. sisa dari yang belum ditangani. Untuk lebih menakan itu maka secara kolektif dan kolaborasi menggelar program Kotaku agar tahun depan bisa menjadi 0 persen di Kota Palangka Raya,” tutur Fairid Naparin.

Fairid juga menekankan bahwa pihaknya akan terus berkomitmen agar masyarakat Palangka Raya lebih layak dan lebih sehat. Sebuah cita-cita mulia yang harus menjadi tanggung jawab bersama.